Mensos Tri Rismaharini melakukan 3 langkah untuk mengakselerasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
Untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Mensos Risma membeberkan tiga langkah strategis. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.
“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” katanya.
Langkah kedua adalah dengan memperbaiki mekanisme penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui mekanisme non-tunai.
Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos.
Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bansos.
Untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kilogram melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.
Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3 ribu paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6 ribu paket untuk enam ibu kota provinsi.
Langkah itu diapresiasi banyak pihak. Diketahui, penyaluran bansos sempat menuai banyak polemik karena dianggap kurang tepat sasaran.
"Sudah benar langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mendorong penyaluran bansos ini cepat, tepat jumlah dan sasaran. Saya juga memberi masukan kepada beliau untuk mencapai tiga target itu data penerimanya harus dipastikan valid," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada media.
Ia mengatakan, selama ini data penerima bansos banyak yang sudah tidak valid. Maka Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemda patut memperbaikinya guna mewujudkan bansos tersalurkan secara tepat sasaran.
"Data penerima bansos itu harus terus dicek dan ricek. Sebab ada yang sudah meninggal atau ketidakvalidan lainnya," kata Agus.
sumber : https://nasional.okezone.com/
Posting Komentar untuk "3 Langkah Mensos Risma Akselerasi Penyaluran Bansos, Sampai Hapus 21 Juta Data"